Pro dan kontra Kenaikan BBM

Rencana pemerintah menaikan BBM per 1 April 2012, menuai pro dan kontra. Satu pihak memahami dengan rencana pemerintah untuk menaikan BBM dan pihak lain menilai bahwa kenaikan BBM ini justru akan membebani masyarakat umum, karena BBM adalah sarana vital masyarakat. Apabila BBM naik maka semua sektor yang berkenaan dengan jalur transportasi dan distribusi barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Sebelum pengumuman resmi pemerintah untuk menaikan BBM, jauh-jauh hari isu penolakan telah memicu mahasiswa dengan mengatasnamakan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi yang kadang-kadang berakhir rusuh dengan jumlah korban dan luka dikedua belah pihak baik aparat keamanan dan kaum demonstran mahasiswa. Berbagai elemen masyarakat turut serta menyuarakan aspirasinya menentang rencana kenaikan BBM tersebut, sebut saja kelompok buruh, sopir angkutan kota dan barang, ormas-ormas lain seperti Hizbut Tahrir turut menyuarakan aksi penolakan. Bahkan bentrok dengan skala besar terjadi di berbagai kota baik di pulau jawa maupun pulau-pulau lain seperti di makasar, para demonstran sempat menyandera mobil pengangkut BBM, elpiji dan minuman ringan. Sampai suatu ketika para demonstran berunjuk rasa di depan istana negara harus berhadapan dengan TNI AD yang disiagakan di Ring 1 istana negara. Gejolak bukan hanya terjadi pada lapisan bawah saja tetapi juga terjadi debat berkepanjangan antara para politisi baik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah bahkan juga para politisi yang menamakan dirinya partai oposisi. Dan yang paling menggelikan bahwa ada sebagian politisi yang menyikapi perbedaan pandangan secara berlebihan dan alergi terhadap wacana perbedaan pada tubuh koalisi pendukung pemerintah. PKS sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah sempat menyurati presiden tentang kemungkinan opsi-opsi dalam menyikapi kenaikan harga minyak dunia dan tidak menjadikan satu-satunya kenaikan secara sporadis harga BBM terlalu tinggi., namun sikap tersebut dinilai oleh para politisi demokrat sebagai bentuk pembangkangan atas kesepakatan koalisi. Padahal perbedaan pendapat dalam kehidupan dunia merupakan suatu kewajaran, dan sangat tidak wajar apabila semua “yes bos” atau prinsip ABS (asal bapak senang) seperti yang dipertunjukan politisi-politisi partai berkuasa. Jika ranah persoalan telah memasuki wilayah politik maka yang terjadi adalah kerancuan-kerancuan yang berujung pada pembodohan rakyat akibat pembagian kue-kue kekuasaan. Dan ujung-ujungnya persoalan hanya pada tahap bargaining (tawar-menawar) bahkan sudah menjadi rahasia umum, bahwa kebijakan di tingkat elit adalah membagi-bagi fasilitas demi kantong-kantong pribadi partai. Dan rakyatlah yang sengsara atas dampak kenaikan BBM ini, kompensasi pemberian BLT atau apapun namanya hanyalah sekedar uang tutup mulut dan menjadikan mental masyarakat Indonesia menjadi mental pengemis sebagaimana yang diutarakan ketua Umum DPP Partai PDIP Megawati Sukarnoputri. Jika saja pemerintah mau peka akan kesengsaraan yang dialami dan diderita rakyat, hal yang paling bijaksana adalah menyita semua kekayaan koruptor di semua Lini baik di Dirjen Pajak, Birokrasi pemerintah, Kepolisian, kejaksaan, dan semua tempat yang berpotensi negara dirugikan. Maka itu semua akan membantu mengatasi kesulitan keuangan APBN tanpa harus menjadikan rakyat sengsara dengan kenaikan BBM. Semoga Masih tersisa sedikit nurani pengambil kebijakan negeri ini terutama presiden agar meninjau ulang atau membatalkan kenaikan BBM yang tidak populer ini dan menggantinya dengan opsi lain yang lebih rasional. Jika masih belum menyadarinya maka jangan salahkan keadaan rakyat yang menuntut Revolusi perubahan dan bisa jadi tragedi Orde baru akan terjadi untuk jilid kedua, siapakah yang rugi??